REFLEKSI KEBIJAKAN TERKAIT TEKNOLOGI DISEKTOR PANGAN UNTUK PENCAPAIAN KEMANDIRIAN PANGAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

REFLEKSI KEBIJAKAN TERKAIT TEKNOLOGI DISEKTOR PANGAN UNTUK PENCAPAIAN KEMANDIRIAN PANGAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh:

Muhammad Ruslan Afandy

“... what is not disseminated and used is not an innovation.” Bermakna bahwa tidak ada gunanya teknologi yang hebat jika tidak bermanfaat dan teknologi yang tidak bermanfaat bukanlah sebuah inovasi...” (The World Bank (2010)

Pangan merupakan kebutuhan paling asasi bagi setiap manusia, sehingga persoalan tentang pangan tidak hanya merupakan persoalan yang sangat mendasar dan universal, tetapi juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Saat ini, pangan tak lagi hanya sebagai bahan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui serangkaian proses fisiologis. Jenis pangan yang dikonsumsi sekarang sering diasosiasikan dengan status sosial ekonomi masyarakat. Pangan juga tidak jarang dijadikan sebagai

komoditas politik, karena isu pangan akan selalu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebagai ilustrasi kompleksitas dimensional persoalan pangan, walaupun dari perspektif gizi, tepung yang dibuat dari berbagai jenis hasil tanaman (beras, ubi jalar, singkong, buah sukun, sagu, atau hasil tanaman yang kaya pati lainnya) tak banyak berbeda, namun bagi masyarakat umum berbagai sumber karbohidrat tersebut tetap secara kentara dipersepsikan berbeda. Bagi masyarakat Indonesia, beras merupakan sumber karbohidrat yang secara sosial-ekonomi lebih patut; sedangkan ubi, singkong, sagu, dan sukun diposisikan sebagai sumber karbohidrat yang status sosialnya lebih rendah (baca: makanan orang miskin). Alternatif sumber karbohidrat yang diterima masyarakat Indonesia secara luas adalah gandum dan kentang, karena jenis sumber karbohidrat ini diasosiasikan dengan pangan masyarakat maju, diimpor dari negara maju. Ironisnya, lahan yang cocok untuk budidaya gandum atau kentang di Indonesia sangat terbatas. Klasifikasi pangan pokok yang diasosiasikan dengan status sosial ekonomi ini sesungguhnya yang menjadi ganjalan program diversifikasi pangan di Indonesia.