Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat (Community Based Ecotourism Maritime) : Solusi Pemanfaatan Konservasi Pesisir dan Laut dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Indonesia
Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat
(Community Based Ecotourism Maritime)
: Solusi Pemanfaatan Konservasi Pesisir
dan Laut dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Indonesia
Oleh:
Muh
Ruslan Afandy
(Mahasiswa
Fakultas Hukum UNHAS Makassar)
Sebagai
Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity) yang tinggi, Indonesia memiliki potensi
sumberdaya alam yang berlimpah, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki ekosistem
lengkap yang berperan sebagai habitat bagi ikan dan organisme lainnya mencari
makan (feeding ground), bertelur (nesting ground) dan berpijah (Spawning ground). Sekitar 55% dari
seluruh produksi perikanan yang ada berasal dari wilayah pesisir, khususnya
dari ekosistem padang lamun, mangrove, terumbu karang, laguna dan estuaria.
Lebih dari 2000 jenis ikan dan 500 jenis terumbu karang menjadikan Negara
Indonesia terkenal sebagai kawasan pusat segitiga terumbu karang (The Coral Triangle Center ). Ekosistem
terumbu karang selain memiliki fungsi bagi biota laut, juga memiliki fungsi
sebagai penyerap karbon, pemecah gelombang laut, penghasil ikan yang sangat
berguna bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara
khusus dan bagi seluruh rakyat Indonesia secara umum. (Dirjen KKP. 2013).
Dilihat dari
letak geografis, Indonesia juga merupakan Negara tropis dengan ekosistem yang
lengkap dan biodiversitas yang sangat tinggi. Namun sangat disayangkan, akibat
penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan berlebih (overfishing), pembuangan limbah dan penambangan pasir laut serta
aktifitas manusia yang merusak lainnya telah mengancam keberlanjutan sumberdaya
ekosistem, khususnya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Disamping itu,
tingkat pola penangkapan subsisten, sistem rantai penjualan hasil tangkapan
yang kurang berpihak pada nelayan dan pendidikan yang rendah membuat kehidupan
masyarakat pesisir masih belum menggembirakan. Jumlah nelayan miskin di
Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang yang berasal dari sekitar
10.600 desa nelayan yang terdapat di kawasan pesisir pada berbagai daerah di
tanah air atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai
31,02 juta orang. (Dirjen KKP. 2013)
Tidak berlebihan
rasanya apabila wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diumpamakan sebagai salah
satu jantung perekonomian sebagian masyarakat Indonesia. Di wilayah inilah
sebagian masyarakat kita bermukim sekaligus bermata pencaharian sehingga denyut
kehidupan Indonesia sesungguhnya bisa kita rasakan di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil. Menjawab berbagai tantangan tersebut, salah satu program
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan
dilakukan melalui konservasi yang bertujuan melindungi, melestarikan dan
mengelola secara berkelanjutan sumberdaya ikan, meliputi ekosistem, jenis dan
genetik ikan secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu upaya konservasi
ekosistem adalah dengan mengembangkan dan menetapkan kawasan konservasi
perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan sistem zonasi,
diantaranya zona perikanan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat
untuk budidaya dan penangkapan ikan ramah lingkungan serta zona pemanfaatan
untuk kegiatan wisata bahari. Program ini tentunya sejalan dengan penerapan
prinsip Blue Economy untuk mendukung
industrialisasi kelautan dan perikanan.
Pariwisata bahari nasional
sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip Blue
Economy untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, selama ini umumnya
dikomersilkan dengan cara konvensional. Kesadaran tentang pelestarian
lingkungan juga masih minim, sehingga minimalisasi dampak kerusakan akibat
kehadiran para pengunjung objek wisata juga belum terpikirkan. yang dirasakan
masyarakat baru sebatas kegembiraan karena bisa melihat ramainya orang yang
berkunjung ke tempat mereka. Sementara dampak secara ekonomi masih jauh dari
rasa yang menggembirakan. Selama ini keuntungan lebih banyak diperoleh oleh
pihak swasta yang mengelola usaha traveling
serta pihak dinas pariwisata dan imigrasi yang menangani izin pembukaan objek
wisata dan retribusi serta keluar masuknya turis dari mancanegara.
Dewasa ini karena kesadaran berbagai
lapisan masyarakat pemerhati kelautan atau pelestarian alam semakin tinggi maka
dirasakan bahwa pengelolaan wisata bahari perlu pengelolaan khusus yang lebih
baik. Ekowisata kemudian menjadi solusi yang banyak diperbincangkan. Para
pelaku dan pakar di bidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata
sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya
setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan
nilai konservasi.
Pembahasan tentang ekowisata menjadi
hal yang menarik untuk dikaji, mengingat bahwa kelestarian alam dan entitas
yang melekat padanya perlu diselamatkan (dijaga dari kepunahan). Hal itu
menjadi titik tolak dibuatnya artikel ini dengan tujuan menjelaskan tentang
bagaimana ekowisata bahari berbasis masyarakat menjadi solusi pemanfaatan
konservasi pesisir dan laut dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
pesisir. Artikel ini juga diharapkan akan menyamakan persepsi para pengembang
pariwisata di taman nasional dan taman wisata alam. Dan bisa menjadi acuan
dalam memanfaatkan potensi kawasan konservasi secara lestari
Landasan Pemikiran
Pembangunan wilayah pesisir dan laut
juga menghendaki adanya kerjasama dari para pihak atau stakeholders pembangunan di kawasan pesisir dan laut, yaitu
pemerintah pusat dan daerah, masyarakat pesisir, pengusaha dan lembaga swadaya
masyarakat. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan
sumberdaya alam di kawasan pesisir dan laut harus menyusun perencanaan
pengelolaan terpadu yang dapat mengakomodir segenap kepentingan mereka dengan
menggunakan model pendekatan dua arah yaitu pendekatan top down dan bottom up.
Pembangunan wilayah pesisir juga menghendaki adanya keterpaduan pendekatan
sebab pengelolaan wilayah pesisisr dan laut memiliki keunikan wilayah dan
beragamnya sumberdaya yang mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah
tersebut secara terpadu.
Empat alasan yang mendasari
pentingnya pengelolaan secara terpadu yaitu: Pertama secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis baik antar
ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan peisisir dengan lahan
atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu
ekosistem pesisir, misalnya hutan mangrove, cepat atau lambat akan mempengaruhi
ekosistem lainnya. Demikian pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan
misalnya industri, pertanian, dan pemukiman, di lahan atas suatu daerah aliran
sungai tidak dilakukan secara arif atau berwawasan lingkungan, maka dampak
negatifnya akan merusak tanaman dan fungsi ekologis kawasan pesisir.
Kedua, dalam satu
kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu jenis sumberdaya alamiah,
sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk
kepentingan pembangunan. Ketiga,
dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari suatu kelompok
masyarakat yang memiliki kepeterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja
yang berbeda seperti petani sawah, nelayan, petani tambak, petani rumput laut,
pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Keempat, baik secara ekologis maupun
secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur atau single use sangat rentan terhadap
perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Kelima, kawasan pesisir merupakan
sumberdaya milik bersama yang dapat digunakan oleh siapa saja dimana setiap
pengguna sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Hal
ini menyebabkan kawasan pesisir rawan terkena masalah pencemaran, over-eksploitasi sumberdaya alam dan
konflik pemanfaatan ruang. (Ambo Tuwo, 2011)
Prinsip Pengembangan Ekowisata
Pesisir dan Laut
Pengembangan Ekowisata dapat
menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Hal ini didukung
oleh keinginan para pecinta Ekowisata yang memang menghendaki syarat kualitas
dan keutuhan ekosistem. Oleh karenanya ada beberapa prinsip pengembangan
Ekowisata yang harus dipenuhi yaitu : pertama,
mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap bentang
alam dan budaya masyarakat lokal. Pencegahan dan penanggulangan dampak harus
dapat disesuaikan dengan sifat dan karakter bentang alam dan budaya masyarakat
lokal. Kedua, mendidik atau
menyadarkan wisatawan dan masyarakat lokal akan pentingnya konservasi. Ketiga, mengatur agar kawasan yang
digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat
menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan pajak konservasi
dapat digunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatan
kualitas kawasan pelestarian.
Keempat, masyarakat dilibatkan secara aktif
dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata. Kelima, keuntungan ekonomi yang diperoleh secara nyata harus dapat
mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan pesisir dan laut. Keenam, semua upaya pengembangan,
termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas, harus tetap menjaga keharmonisan
dengan alam. Bila terdapat ketidakharmonisan dengan alam, hal itu akan merusak
produk Ekowisata yang ada. Ketujuh,
pembatasan pemenuhan permintaan, karena umumnya daya dukung ekosistem secara
alamiah lebih rendah daripada daya dukung ekosistem buatan. Kedelapan, apabila suautu kawasan
pelestarian dikembangkan untuk Ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan
dialokasikan secara proporsional dan adil untuk pemerintah pusat dan daerah,
(Ambo Tuwo, 2011).
Pengembangan Ekowisata Bahari
Berbasis Masyarakat (communitybased ecotourism maritime)
Apa yang dimaksud dengan ekowisata bahari berbasis masyarakat dan mengapa Ekowisata bahari
harus berbasis masyarakat? Pola ekowisata bahari berbasis masyarakat adalah
pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh
oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha
ekowisata bahari dan segala keuntungan yang diperoleh. Ekowisata bahari
berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang memprioritaskan peran aktif
masyarakat. Masyarakat setempatlah yang memiliki pengetahuan tentang alam serta
budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga
pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan
Ekowisata berarti mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata
di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Model ini
juga akan mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan adanya kemungkinan upaya
masyarakat melakukan aksi destruktif terhadap objek wisata atau sarana yang ada
pada objek wisata tersebut.
Dampak pengelolaan yang melibatkan
masyarakat adalah menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan
mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa
wisata untuk pengunjung seperti ongkos transportasi; penginapan; menjual
souvenir, serta biaya buat pemandu wisata dan lain sebagainya. Ada kemungkinan
apa yang dirasakan oleh wisatawan setelah menikmati keindahan alam dan budaya
akan sulit dia gambarkan dengan kata-kata. Sehingga rasa kagum dan senang yang
dirasakannya ingin segera diceritakannya kepada semua orang-orang dekatnya,
bahkan kepada semua orang dibelahan dunia. Maka segera mereka mencari apa saja
barang yang bisa menjadi tanda tentang tempat indah tersebut. Bagi yang remaja
mungkin akan segera mencari kartu pos yang berisi gambar lokasi, sehingga dari
kartu pos itu saja sudah melibatkan masyarakat untuk jasa pos, percetakan, dan
penjual. Remaja perempuan dan ibu-ibu juga akan berlomba mencari tas, pakaian,
dan perhiasan seperti cincin, kalung, gelang bermotif khas wisata setempat.
Remaja lelaki dan bapak-bapak akan mencari topi atau kaos bergambar lokasi wisata.
Hal-hal itu saja sudah melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak.
Belum lagi, setelah berbelanja,
wisatawan cenderung segera mencari tempat melepas haus dan lapar. Maka
ekowisata ini pun akan menghidupkan industri dan jasa makanan dan minuman. Home stay, hotel, penginapan, dan
restoran pasti tidak ketinggalan akan kebagian rezeki besar dari adanya
ekowisata ini. Sehingga jika semua aktivitas wisatawan dinilai dengan uang maka
ekowisata di suatu objek wisata akan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap
perekonomian masyarakat setempat.
Adanya pola ekowisata berbasis
masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata
sendiri, tetapi secara simultan dan terintegrasi menjalankannya bersama segenap
penggiat wisata di tempat itu. Mulai dari level komunitas, masyarakat,
pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah. Implementasi ekowisata
perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang
dilakukan disuatu daerah. Sehingga pelibatan para pihak terkait diharapkan
membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai peran
dan keahlian masing-masing.
Ekowisata membawa dampak positif
terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya
diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk
setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata.Di kawasan ekowisata
juga terdapat kawasan three in one,
yaitu berbuat satu dapat tiga manfaat. Jika pemerintah dan masayarakat dapat
mengembangkan Ekowisata pesisir dan laut, maka akan diperolah tiga manfaat
sekaligus, yaitu kelestarian sumberdaya pesisir dan laut terjamin,
kesejahteraan masyarakat meningkat, dan satu bonus tidak perlu mengeluarkan
biaya konservasi sumberdaya pesisir dan laut, karena kelestarian sumberdaya
akan terjaga dengan sendirinya jika dikelola dengan baik.
Ekowisata dan konservasi
Sejak 1970an, organisasi konservasi
mulai melihat ekowisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi
karena tidak merusak alam ataupun tidak “ekstraktif” dengan berdampak negatif
terhadap lingkungan seperti penebangan dan pertambangan.Ekowisata juga dianggap
sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat
yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Namun agar ekowisata
tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan di mana
masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha
ekowisata, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan ekowisata
sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Ekowisata dihargai dan
dkembangkan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi
strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan
pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh,
budaya, dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya.
Pelaksanaan Ekowisata Bahari
Berbasis Masyarakat (communitybased ecotourism maritime)
Kegiatan wisata saat ini telah
menjadi kebutuhan primer, yang dalam implementasinya kembali disesuaikan dengan
kekuatan ekonomi masing-masing. Di Indonesia isu wisata bahari dalam kurun
waktu 5 tahun ini meningkat seiring dengan meningkatnya isu terumbu karang dan
potensi laut lainnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan. Hal
ini dikhawatirkan akan melebihi daya dukung lingkungan. Dengan meningkatnya
wisatawan maka jumlah sampah juga akan semakin meningkat dan jumlah air semakin
terbatas. Selain itu, penambangan pasir
dan terumbu untuk pembangunan penginapan juga terjadi. Sehingga dengan
demikian, sebuah rencana mejadikan suatu kawasan wisata menjadi Ekowisata
Bahari harus terprogram.
Sebagai sebuah percontohan
pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat adalah ekowisata bahari di Indonesia.
Secara keseluruhan program ekowisata bahari yang digagas penulis melewati empat
tahap program yakni:
1.
Tahap 1. Perencanaan dan pembentukan kelompok.
Formulasi penentuan ekowisata bahari berbasis masyarakat dan pembentukan
kelompok dirumuskan pada tahap ini melalui lokakarya dan diskusi.
2.
Tahap 2. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.
Pada tahap ini ekowisata bahari diperkenalkan kepada pelaku-pelaku usaha
terkait wisata, yaitu pemilik penginapan, penyedia jasa catering, penyedia kapal dan para pemandu lainnya melalui
sosialisasi dan pelatihan. Selain itu pada tahap ini juga diupayakan adaya
dukungan pemerintah untuk keberlanjutan pengembangan ekowisata bahari berbasis
masyarakat di objek wisata dimaksud.
3.
Tahap 3. Penguatan kapasitas aggota kelompok.
Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas terkait kegiatan ekowisata
untuk anggota kelompok diberikan.
4.
Tahap 4. Pengembangan kemandirian organisasi.
Pada tahap ini kemandirian organisasi dikembangkan dan diperkuat melalui
serangkaian pelatihan organisasi, sosialisasi kelompok kepada pemerintah dan
kelompok masyarakat lainnya, mempromosikan kelompok kepada pasar, serta
meningkatkan peran organisasi dalam pengelolaan objek wisata, (Budi Santoso
dkk, 2010).
Kerjasama dan Kemitraan dalam
Ekowisata Bahari
Program pengembangan ekowisata
bahari tidak akan berjalan secara efektif jika tidak ada kerjasama dengan
berbagai pihak. Oleh karena itu segenap pihak yang memiliki keterkaitan erat
dengan keberhasilan ekowisata bahari harus dilibatkan.
1.
Pemerintah, meliputi: Suku Dinas Budaya dan
Pariwisata, Suku Dinas Perikanan, DISORDA, TNKpS, dan KESMAS untuk penyedia
fasilitas dan infrastruktur, dukungan kebijakan, dan untuk pelestarian
ekosistem yang ada pada objek wisata.
2.
Universitas atau Perguruan Tinggi apa saja yang ada di
sekitar atau dekat dengan objek wisata. Bisa juga Balai Diklat yang melatih
tentang konservasi dan ekowisata. Tujuannya untuk penyediaan narasumber/pelatih
peningkatan kapasitas kelompok dan pelestarian ekosistem yang ada pada objek
wisata.
3.
Kelompok masyarakat. Kelompok nelayan atau karang taruna apa saja
yang ada pada masyarakat. Tujuannya untuk melakukan pengamatan ekosistem pada
objek secara bersama dan berkala.
4.
Event
organizer. Untuk membantu membangun pasar objek wisata (promosi dan lain sebagainya).
5.
LSM. Untuk penyediaan narasumber/pelatih peningkatan
kapasitas kelompok.
Dampak Umum Pengembangan Ekowisata
Bahari Berbasis Masyarakat (communitybased ecotourism maritime)
Tidak sedikit manfaat yang telah
diperoleh dari kegiatan Ekowisata bahari, namun tidak sedikit pula kerugian
yang ditimbulkannya. Dampak positif yang dapat dirasakan dari kegiatan
Ekowisata bahari dapat berupa : 1) peningkatan penghasilan dan devisa Negara;
2) tersedianya kesempatan kerja baru; 3) berkembangnya usaha-usaha baru; 4)
meningkatnya kesadaran masyarakat an wisatawan tentang pentingnya konservasi
sumberdaya alam; 5) peningkatan partisipasi masyarakat; dan 6) meningkatkan
pertumbuhan ekonomi lokal.
Manfaat lain dari kegiatan ekowisata
bahari dapat berupa: 1) meningkatnya
nilai ekonomi sumberdaya ekosistem; 2) Meningkatnya upaya pelestarian
lingkungan; 3) meningkatnya keuntungan langsung dan tidak langsung dari para stakeholders; 4) terbangunnya
konstituensi untuk konservasi secara lokal, nasional dan internasional; 5) Meningkatnya
promosi penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; dan 6) Berkurangnya
ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di objek wisata. Terlepas dari
dampak positif yang diperoleh, beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa
pengelolaan Ekowisata bahari yang kurang baik dapat melupakan kepentingan
ekonomi masyarakat lokal.
Rekomendasi
Ekowisata bahari berbasis masyarakat adalah konsep yang
paling tepat untuk pengelolaan suatu objek wisata yang sekaligus memiliki
fungsi ekonomis bagi masyarakat dan fungsi konservasi untuk sumberdaya bahari yang ada di dalamnya. Secara umum, bila sebuah
program ekowisata bahari ingin diterapkan di suatu objek atau kawasan wisata,
maka ada beberap rekomendasai yang bisa dilaksanakan para pengambil kebijakan,
yaitu :
1. Melakukan
kajian apakah kegiatan ekowisata bahari memang dibutuhkan di lokasi tersebut.
2. Mengkaji
apakah masyarakat secara sadar tertarik terhadap kegiatan ekowisata bahari,
sebab pelibatan masayarakat secara aktif adalah kunci keberhasilan program.
3. Mengidentifikasi
apakah fasilitas pendukung kegiatan ekowisata bahari tersedia memadai.
Selanjutnya, menurut Ambo Tuwo
(2011), menyangkut kelangsungan pertumbuhan kawasan ekowisata bahari dan juga tentunya akan menyangkut kelangsungan
para pelaku wisata yang ada dalam kawasan tersebut, hal yang perlu diperhatikan
adalah: jumlah wisatawan; karakteristik wisatawan dengan berbagai keinginan
untuk berwisata; tipe dari aktivitas ekowisata yang dapat ditawarkan pada
sebuah kawasan ekowisata; struktur masyarakat yang berada pada kawasan
ekowisata; kondisi lingkungan sekitar yang berada pada kawasan tersebut;
kemampuan masyarakat untuk beradatasi terhadap perekembangan kepariwisataan,
sehingga diperlukan sebuah analisa dampak wisata pada setiap objek dan daya
tarik wisata.
Referensi
Ambo Tuwo. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut.
Brilian Internasional, Surabaya
Budi Santoso dkk. 2010. Pembelajaran Pengelolaan Terumbu Karang di
Kepulauan Seribu 2002-2009 Melalui Pendekatan Pengelolaan Perikanan Ornamental,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Yayasan
Terangi, Jakarta.
Dirjen Kelautan, Pesisir, dan
Pulau-pulau kecil. Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil. http: //www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/informasi-konservasi/161-kawasan-konservasi-perairan,-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-paradigma,-perkembangan-dan-pengelolaannya,
diakses pada 15 November 2015 (Pukul 12.09 WITA)
Putra Alam. 2012. Ekowisata. http://id.wikipedia.org diakses pada 15
November 2015 (Pukul 8.00 WITA)
WWF-Indonesia. 2009. Prinsip dan kriteria Ekowisata Berbasis
Masyarakat. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal
Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan
WWF-Indonesia